Tinjauan pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMERINTAHAN DESA

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Heywood (2002:26), dalam bahasa Inggris, istilah ‘memerintah’ berasal dari kata ‘govern’ yang berarti ‘mengatur atau mengendalikan orang lain.’ Karena itu, kata ‘pemerintahan’ (government) dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang tertib, dengan ciri utama memiliki kemampuan untuk membuat keputusan kolektif dan kemampuan untuk menjalankannya. Walau bentuk pemerintahan dapat ditemukan di dalam berbagai bentuk, seperti dalam keluarga, sekolah, bisnis, serikat kerja, dan lain sebagainya, istilah ‘pemerintahan’ dalam pengertian politis dipahami lebih mengacu pada apa yang dimaksud sebagai proses-proses formal kelembagaan yang berlangsung pada tingkat nasional untuk mempertahankan ketertiban umum dan memfasilitasi aksi kolektif. Dengan demikian, fungsi inti pemerintahan itu adalah membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan menginterpretasikan undang-undang. Namun demikian, khususnya di dalam sistem presidensiil, pemerintahan mengacu pada apa yang disebut sebagai Pemerintahan (Government), dengan makna yang serupa dengan pengertian Administrasi di ranah eksekutif. Pengertian ini senada dengan pengertian yang dinyatakan Austin (1996:27) bahwa pemerintahan adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang.

Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penye-lenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3). Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintahan demokratis, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat (Udak, 2003:92). Selain itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat          (Ali, 2007:103 )

2. Pemerintahan Desa dan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam satu masyarakat biasanya diarahkan pada pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat yang bersangkutan, baik peningkatan kapasitas akibat proses pemberdayaan masyarakat sendiri maupun hasil material atau kesejahteraan fisik (Soetomo, 2010:56). Dalam meningkatkan efektivitasnya, pemerintah idealnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga akhirnya dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjalankan program pembinaan masyarakat desa sebagai proses yang berlangsung di desa dan tak terpisah dari pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan desa terus dipacu menuju modernitas dalam mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi di perkotaan melalui desentralisasi dan demokratisasi.   

Menurut Dwipayana dan Eko (2003:v), desentralisasi memungkinkan ber-langsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan di antara daerah-daerah dengan pemerintah pusat, terutama di tingkat desa. Dalam konteks itu, keterlibatan pemerintah desa dalam pembangunan perlu ditingkatkan dengan menekankan pada peran kepala desa dalam kerjasama dengan masyarakat daerah. Peran ini penting karena keterlibatan tersebut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas maupun program yang dijalankan pemerintah pusat. Karena itu, kepala desa selaku pejabat pemerintah idealnya selalu dapat menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan citra kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, dengan prinsip utama memberdayakan masyarakat itu sendiri, bukan menegakkan kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif otoritarian. Dengan prinsip itu, dominasi peran birokrasi dapat mengalami pergeseran, diganti dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat. Hal ini didasarkan pada paham bahwa pemilik otonomi daerah bukan pemerintah, yang menikmati kekuasaan, kewenangan dan kekayaan, melainkan masyarakat lokal (Eko dan Rozaki, 2005:27).

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis prinsip tata-pengelolaan yang baik (good governance) adalah adanya kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Indikator ini tercapai bila pemerintah dapat membangun mekanisme pemerintahan demokratis yang tanggap pada kebutuhan daerah. Dalam rangka itu, perlu diberi peningkatan tekanan lebih banyak kepada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat pada tingkat lokal, dalam hal ini pemerintahan desa. Melalui proses desentralisasi dan demokratisasi tingkat desa, aparat pemerintah desa dapat menjadi salah satu pemberi pelayanan bagi masyarakat dan idealnya bisa membenahi berbagai aspek dari administrasi, hukum, tata-naskah maupun fisik. Mereka dapat mempersiapkan strategi dan mengembangkan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, murah, dan berkualitas, serta melibatkan adanya partisipasi masyarakat. Karena kinerja seperti itu sangat ditentukan salah satunya oleh responsivitas penyedia pelayanan, maka kinerja aparat pemerintah desa akan berkembang bilamana mereka mau menerima aspirasi dan tuntutan dari berbagai pengguna pelayanan publik tanpa sikap dan perilaku diskriminatif. Mereka harus mengerti dan selalu tanggap terhadap hal-hal yang diinginkan masyarakat, terkait dengan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, tanpa terpengaruhi kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif aparat pemerintah desa sendiri.

Menurut Syuroh (2009:9) upaya perwujudan ke arah tata-kelola yang baik dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan dan dilakukannya upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan, sehingga akhirnya dapat terwujud tata-kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek pemerintah, tata-kelola yang baik dapat dilihat melalui aspek:

  1. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
  2. Kompetensi dan transparansi administratif, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan me-lakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan modal admi-nistratif serta keterbukaan informasi.
  3. Desentralisasi, yang mencakup desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
  4. Perciptaan dasar yang kompetitif, melalui penyempurnaan mekanisme pa-sar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain di sektor swasta deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa di era otonomi daerah. Responsivitas dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi agenda yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pejabat pada tingkat ini, selain dalam upaya menjalankan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pentingnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Harus terjadi kesesuaian antara kepentingan aparat sebagai penyedia pelayanan publik dan aspirasi masyarakat, tanpa tercampuri kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif pejabat itu sendiri. Implikasinya adalah jika masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam berurusan dengan penyedia pelayanan dan berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, maka kualitas penyenggaraan pelayanan publik di desa ini secara keseluruhan akan menjadi baik dan memuaskan.

B. KEPEMIMPINAN

1. Pengertian Kepemimpinan

Menurut House et al. (dalam Yukl, 2005:4), kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Rost (dalam Sulistiyani, 2008:13) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikuti (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Se-mentara itu, menurut Kartono (2009:57), kepemimpinan merupakan satu kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Dua definisi tersebut mengacu pada pengertian bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan menuju sasaran bersama karena kepemimpinan ini mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin adalah orang yang mempunyai beberapa kelebihan sebagai bakat yang dibawa sejak lahir dan merupakan kebutuhan dari suatu situasi atau zaman, sehingga orang itu memiliki kekuatan maupun kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing orang lain di bawahnya. Pemimpin mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan dan mau menggerakkan mereka ke arah tujuan tertentu. Namun, tujuan utama pemimpin ini bukanlah pengakuan atau dukungan itu sendiri, melainkan bagaimana mengarah-kan bawahan menuju pencapaian visi dan misi serta tujuan tertentu.

            Ada beberapa kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain (Lee, dalam Salam, 2002:91) sebagai berikut:

1. Kapasitas bidang kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, fasilitas, keahlian, dan kemampuan menilai.

2.   Prestasi meliputi bidang gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, olahraga.

3.  Tanggung jawab yaitu sifat dan karakteristik pribadi yang mandiri, berini-siatif, tahan, ulet, percaya diri, agresif, punya hasrat unggul.

4.   Partisipasinya dalam arti aktif, punya sosialibitas tinggi, mampu bergaul, koperatif, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor.

            Dengan melihat kaitannya dengan bawahan atau tim organisasi, maka bisa dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan konsep relasi, yaitu kepemimpinan hanya muncul di dalam relasi dengan orang lain. Jika tidak ada pengikut, tidak ada pemimpin. Dalam pengertian ini, pemimpin yang efektif harus tahu bagaimana membangkitkan inspirasi dan korelasi dengan pengikutnya. Dalam kepemimpinan sebagai proses, pemimpin melakukan tindakan untuk memperoleh posisi otoritas dalam mendorong orang yang dipimpin dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan ini, diperlukan seni dan kemampuan dari seseorang yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi pihak lain yang dipimpin dengan cara tertentu dan motivasi tertentu sesuai dengan keahliannya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Tanpa kepemimpinan yang baik, komunitas atau organisasi manapun tidak dapat mencapai tujuan kolektif secara optimal.

2. Tipologi Kepemimpinan

Dalam bukunya, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Siagian (2003:27-45) menyebutkan lima tipe kepemimpinan, antara lain: tipe kepemimpinan otokratik, paternalistik, karismatik, laisses faire, demokratik.

Pertama, kepemimpinan otokratik. Dilihat dari persepsinya, pemimpin otokratis adalah seseorang yang egois. Egoisme yang besar akan mendorongnya memutarbalikkan kenyataan sebenarnya, sehingga sesuai dengan apa yang ia taf-sirkan secara subyektif sebagai kenyataan. Pemimpin otokratis menerjemahkan disiplin kerja yang tinggi dari bawahan sebagai wujud kesetiaan, padahal disiplin kerja itu didasarkan pada ketakutan, dan bukan kesetiaan.

            Dengan egoisme yang sangat besar, persepsinya berkembang bahwa tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadi sehingga organisasi ia perlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi tersebut. Dengan egoisme tersebut, pemimpin otokratis melihat dirinya sebagai sumber segala sesuatu dalam organisasi, karena kekuasaan tidak perlu dibagi dengan orang lain dalam organisasi, ketergantungan total anggota organisasi mengenai nasibnya bersifat mutlak, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemimpin otokratis biasanya membenarkan segala cara yang ditempuh untuk mencapai pencapain tujuannya. Artinya, tindakan akan dinilai benar apabila tindakan itu mempermudah tercapainya tujuan, dan semua tindakan yang menjadi penghalang akan ia pandang sebagai sesuatu yang tidak baik, menyingkirkannya, bahkan bila perlu dengan tindakan kekerasan.

            Berdasarkan uraian di atas, pemimpin otokratis cenderung menunjukkan berbagai sikap yang menonjolkan kekuatannya, antara lain dalam bentuk:

1.      Kecenderungan memperlakukan bawahannya sama dengan alat-alat dalam organisasi, seperti mesin, dan kurang menghargai harkat dan martabatnya.

2.      Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa peduli dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan.

3.      Pengabaian peran bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan bawahan dituntut melaksanakannya saja.

            Sikap semacam itu cenderung terlihat pada pemimpin otokratis, di mana semua kepemimpinan harus berada ditangan mereka, sementara orang lain yang berada di lingkungan elit hanya tunduk tanpa protes.

 

Kedua, kepemimpinan paternalistik. Pemimpin paternalistik banyak terda-pat di lingkungan masyarakat yang tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Popularitas pemimpin paternalistik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

  1. Kuatnya ikatan primordial.
  2. Sistem keluarga luas.
  3. Kehidupan masyarakat yang komunalistik.
  4. Peranan adat-istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
  5. Masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.

Persepsi pemimpin paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan or-ganisasi diwarnai oleh harapan anggotanya. Harapan itu pada umumnya berwujud keinginan supaya pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang melin-dungi dan layak dijadikan tempat bertanya dan mendapat petunjuk.

Ketiga, kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik biasanya adalah orang yang dikagumi oleh banyak pengikut, walaupun mereka tidak terlalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang itu dikagumi. Kurangnya pengetahuan untuk menjelaskan kriteria ilmiah tentang kepemimpinan karismatik mendorong orang mengatakan bahwa orang itu mempunyai pengaruh karismatik. Dalam tipe kepemimpinan ini, pengikut pemimpin karismatik tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta gaya yang digunakan oleh pemimpin yang diikutinya. Daya tarik pemimpin karismatik tetap besar bila ia menggunakan gaya demokratis atau partisipatif.

Keempat, kepemimpinan Laissez Faire. Persepsi pemimpin laisses faire tentang peranannya sebagai pemimpin berkisar pada pandangan pribadinya bahwa pada umumnya organisasi dapat berjalan lancar sendiri karena anggota terdiri dari orang dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering melakukan intervensi dalam kehidupan organisasi. Dengan sikap permisif, perilaku pemimpin cenderung mengarah pada tindakan yang memperlakukan bawahan sebagai rekan kerja. Kehadiran pemimpin sangat diperlukan sebagai akibat dari adanya struktur dan hirarki organisasi dan gaya kepemimpinannya ditandai dengan beberapa ciri, antara lain:

1.       Pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif.

2.  Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada para petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatannya secara langsung.

3.       Status quo organisasi tidak terganggu.

4.       Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak ino-vatif dan kreatif diserahkan kepada para anggota organisasi sendiri.

5.       Sepanjang dan selama anggota organisasi menunjukkan perilaku dan pres-tasi kerja yang memadai, intervensi pimpinan dalam perjalanan organisasi berada pada tingkat yang minimum.

Kelima, kepemimpinan demokratik. Pemimpin demokratik biasanya lebih menyadari bahwa organisasi seharusnya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Pemimpin demokratik menyadari bahwa akan timbul kecenderungan di kalangan pejabat lebih rendah dan anggota organisasi untuk melihat peranan satuan kerja di mana mereka berada sebagai peranan yang paling penting, paling strategis, dan paling menentukan keberhasilan dalam mencapai sasaran organisasi. Dalam kondisi tersebut pemimpin demokratik melihat bahwa dalam perbedaan, harus dikembangkan pula kebersamaan supaya proses demokratis itu tetap efektif. Inti dari pola kepemimpinan demokratis adalah bagaimana pemimpin memperlakukan manusia dengan cara manusiawi, dengan melibatkan orang-orang yang dipimpin dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian tujuan melalui pemberdayaan dan partisipasi. Di tingkat desa, menurut Pambudi dkk. (2003, 43), untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, perlu dijalankan tiga prinsip yaitu partisipasi, pertanggungjawaban dan keadilan.

Berdasarkan beberapa jenis kepemimpinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa masing-masing pemimpin memiliki karakteristik dan keunggulan serta ke-kurangan yang berbeda satu sama lain. Dalam praktek, seseorang menjadi pemim-pin karena masyarakatnya pada suatu situasi atau zaman memang memerlukannya menjadi pemimpin, terlepas dari seperti apa jenis kepemimpinan yang dijalankan. Adakalanya tipe kepemimpinan paternalistik sangat tepat untuk suatu masyarakat, tetapi tipe itu sangat tidak tepat untuk masyarakat yang lain. Artinya, keunggulan karakteristik pemimpin terikat oleh ruang dan waktu di mana ia hadir sesuai kebu-tuhan masyarakatnya. Dalam hubungannya dengan pemerintahan desa dan kondisi masyarakat sekarang yang makin modern, tipe kepemimpinan yang lebih disukai adalah kepemimpinan demokratis, di mana kepala desa idealnya menerapkan prinsip partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

C. KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DAN DEMOKRATISASI

1. Kepemimpinan Partisipatif

Salah satu wujud nyata kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan partisipatif. Menurut Yukl (2005:8), kepemimpinan partisipatif menyangkut peng-gunaan berbagai macam prosedur keputusan yang memberi orang lain pengaruh tertentu terhadap keputusan pemimpin tersebut. Beberapa istilah yang umumnya ditemukan dalam kepemimpinan partisipatif adalah konsultasi, pengambilan kepu-tusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen yang demo-kratis. Dalam prakteknya, kepemimpinan partisipatif dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi pada dasarnya menawarkan beragam potensi manfaat. Hanya saja, jenis dan besarnya manfaat tersebut bergantung pada siapakah partisipannya, be-rapa banyak pengaruh yang mereka miliki, dan aspek lain dari situasi keputusan. Secara umum, kepemimpinan partisipatif mengedepankan paling tidak tiga aspek, yaitu: keputusan kolektif, delegasi wewenang, dan pemberdayaan.

a.      Keputusan Kolektif

Dengan kepemimpinan partisipatif, pemimpin cenderung mengedepankan   aspek keputusan bersama, di mana ia bertemu dengan para pemangku kepentingan di sekitarnya untuk mendiskusikan persoalan tertentu dan mengambil keputusan terhadapnya secara bersama-sama. Dalam konteks ini, pemimpin tidak memiliki pengaruh tunggal, demikian pula dengan partisipan yang lainnya. Dengan adanya keputusan kolektif, maka kepemimpinan partisipatif cenderung akan membuahkan jenis keputusan dengan kualitas lebih tinggi, penerimaan keputusan lebih tinggi oleh partisipan, kepuasan lebih tinggi atas proses keputusan, dan pengembangan keterampilan pembuatan keputusan di kalangan partisipan (Yukl, 2005:101-102).

Pertama, kualitas keputusan. Dalam kepemimpinan partisipatif, prinsip yang dikedepankan adalah bagaimana dapat melibatkan partisipan di dalam proses pembuatan keputusan supaya keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik di antara keputusan alternatif yang ada. Pemimpin partisipatif berpandangan bahwa melibatkan orang lain dalam pembuatan keputusan lebih mungkin meningkatkan kualitas daripada keputusan saat partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki pemimpin. Dalam keserupaan persepsi di antara pemimpin dan orang yang dipimpin, maka dalam membuat keputusan partisipan cenderung lebih bersedia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi bersama.

Kedua, penerimaan keputusan. Dalam kepemimpinan partisipatif, pemim-pin meyakini bahwa efektivitas kepemimpinannya dipengaruhi oleh optimalitas pelaksanaan tugas bawahan dalam mencapai tujuan bersama dari komunitas atau organisasi. Orang yang memiliki pengaruh lebih besar dalam membuat keputusan cenderung akan mengenali dan memandangnya sebagai keputusan mereka. Rasa kepemilikan ini meningkatkan motivasi mereka untuk menerapkan keputusan itu dengan berhasil. Karena itu, jika keputusan dibuat melalui proses partisipatif yang dianggap sah oleh sebagian besar anggota, maka kelompok tersebut akan mungkin menerapkan tekanan sosial terhadap anggota yang segan untuk menjalankan peran mereka dalam menerapkan keputusan. Dalam konteks itu, pemimpin partisipatif diuntungkan karena pencapaian efektivitas tugas yang dilaksanakan orang yang dipimpinnya didukung banyak partisipan karena mereka sudah sepakat menerima keputusan yang diambil bersama, tidak hanya dijalankan oleh pemimpin sendiri.

Ketiga, kepuasan terhadap proses keputusan. Dalam kepemimpinan parti-sipatif, proses pengambilan keputusan itu lebih penting daripada hasilnya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa kesempatan untuk memperlihatkan pendapat dan pilihan orang sebelum keputusan dibuat (disebut ‘suara’) dapat mempunyai pengaruh menguntungkan tanpa melihat jumlah pengaruh aktual yang dimiliki partisipan terhadap keputusan akhir (disebut ‘pilihan’). Dengan prinsip tersebut, partisipan akan lebih mungkin memiliki persepsi yang lebih besar atas keadilan prosedural dan kepuasan yang lebih kuat atas proses keputusan (Robertson et al., dalam Yukl, 2005:102). Intinya, keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan akan meningkatkan komitmen kepada penerapan keputusan itu sendiri, sehingga efektivitas dari pencapaian tujuan bersama sehubungan dengan solusi yang sudah diambil menjadi jauh lebih optimal.

Keempat, pengembangan keterampilan partisipan. Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin lebih mengedepankan akan makin banyaknya pengalaman partisipan dalam proses pembuatan keputusan ketimbang keputusan itu sendiri. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa pengalaman itu membantu membuat keputusan rumit dapat menghasilkan keterampilan maupun kepercayaan diri yang lebih besar oleh partisipan. Partisipan yang terlibat di dalam semua aspek proses keputusan akan belajar lebih banyak daripada partisipan yang hanya berkontribusi pada satu aspek. Semakin banyak partisipan mampu mengembangkan pengalaman keterampilan membuat keputusan, maka semakin tinggi pula tingkat keterlibatan mereka di dalam proses pembuatan keputusan yang diadakan oleh pemimpin, juga dalam pencapaian tujuan bersama secara optimal.

b.      Delegasi Wewenang

Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin cenderung akan memberikan otoritas dan tanggung jawab membuat keputusan kepada seseorang atau kelompok yang merupakan pemangku kepentingan di sekitarnya. Ia biasanya menyebutkan batas di mana pilihan akhir harus berada, dan persetujuan awal mungkin atau tidak mungkin perlu diminta sebelum keputusan itu bisa diimplementasikan. Dalam hal ini, istilah delegasi wewenang umumnya digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk serta tingkatan berbeda mengenai pembagian kekuasaan dengan masing-masing bawahan. Aspek utama pendelegasian meliputi: keragaman dan besarnya tanggung jawab, jumlah kebebasan atau jajaran pilihan yang diperkenalkan dalam memutuskan bagaimana melaksanakan tanggung jawab, kewenangan untuk meng-ambil tindakan dan melaksanakan keputusan tanpa persetujuan terlebih dahulu, frekuensi dan sifat persyaratan pelaporan, serta arus informasi mengenai kinerja (Webber, dalam Yukl, 2005:118).

Dalam bentuknya yang paling umum, delegasi wewenang berhubungan dengan pemberian tugas atau tanggung jawab yang baru dan berbeda pada seorang bawahan. Bila diberikan tugas yang baru, kewenangan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut biasanya juga akan didelegasikan. Hanya saja, terkadang pendelegasian hanya menyangkut spesifikasi wewenang dan kebebasan tambahan untuk pekerjaan dan penugasan yang sama yang telah dilakukan oleh bawahan tersebut. Dalam prakteknya, tingkat pendelegasian yang paling rendah adalah bila seseorang harus menanyakan kepada atasannya tentang apa yang harus dilakukannya bila terjadi masalah atau hal yang luar biasa. Tingkat pendelegasian yang lebih besar terjadi bila seorang bawahan diizinkan untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan, tetapi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebe-lum melaksanakan keputusan tersebut. Pendelegasian yang paling besar terjadi bila bawahan tersebut diizinkan untuk membuat keputusan dan melaksanakannya tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dulu (Yukl, 2005:118-119).

c.       Pemberdayaan

Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin cenderung melibatkan orang-orang yang dipimpinnya melalui program pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, pemimpin mampu meningkatkan kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) meme-nuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelapran, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber daya produktif yang memungkinkan mereka bisa meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pemba-ngunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2009:58).

Menurut Yukl (2005, 129), pemberdayaan sangat penting dalam konteks kepemimpinan partisipatif karena mendelegasikan tanggung jawab untuk tugas yang lebih penting tidak akan memberikan kewenangan apabila orang kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar berhasil melaksanakan tugas itu dan merasa khawatir tentang kegagalan. Agar berhasil, pemberdayaan haruslah menjelaskan bagaimana motivasi intrinsik bawahan dapat terpengaruhi oleh sikap dan perilaku kepemimpinan, karakteristik pekerjaan yang diberikan oleh pimpin-an, struktur organisasi yang ditetapkan pimpinan, dan mereka terdorong oleh ke-butuhan serta nilai-nilai mereka sendiri. Karena itu, dalam setiap pemberdayaan harus ada pengertian pemberdayaan psikologis, yang menurut Spreitzer (dalam Yukl, 2005:129) meliputi empat elemen yang mendefinisikan, antara lain:

                    i.      Makna, yaitu kandungan dan konsekuensi dari pekerjaan konsisten dengan

nilai-nilai dan idealisme seseorang.

                  ii.      Determinasi diri, yaitu orang itu memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana dan kapan pekerjaan itu diselesaikan.

                iii.      Kemanjuran diri, yaitu orang itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi mengenai mampu melakukan pekerjaan itu secara efektif.

                iv.      Dampak, yaitu orang itu yakin bahwa sangat mungkin untuk mempunyai dampak penting pada pekerjaan dan lingkungan kerja.

Menurut Parsons (dalam Suharto, 2009:58), sebagai proses, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang-orang menjadi cukup kuat untuk berpar-tisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam hal ini, pemberdayaan menekankan orang mendapat keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Karena sifatnya adalah memberdayakan, maka orang-orang yang diberdayakan adalah orang-orang yang rentan atau lemah, yang meliputi: (a) kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis; (b) kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, dan masyarakat terasing; dan (c) kelompok lemah secara perso-nal, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga. Melalui pembedayaan di bawah kepemimpinan partisipatif, orang-orang yang rentan atau lemah tersebut cenderung akan menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, menurut Yukl (2005, 130), pember-dayaan cenderung akan memiliki konsekuensi yang menguntungkan, antara lain: (a) komitmen tugas yang lebih kuat; (b) inisiatif yang lebih besar dalam menjalan-kan tanggung jawab peran; (c) ketekunan yang lebih besar di hadapan rintangan dan kemunduran sementara; (d) lebih inovatif dan berorientasi pada pembelajaran; (e) optimisme yang lebih kuat tentang keberhasilan akhir dari pekerjaan tersebut; (f) kepuasan yang lebih tinggi; (g) komitmen organisasi yang lebih kuat; dan (8) berkurangnya pergantian karyawan. Pada intinya, pembedayaan di bawah tipe ke-pemimpinan partisipatif cenderung mengarahkan orang-orang yang dipimpin itu untuk lebih berdaya dalam menjalankan wewenang, tanggung jawab, tugas, dan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh pimpinan. Semakin sukses pemberdayaan di bawah kepemimpinan partisipatif, semakin demokratis pula suasana kehidupan orang-orang yang dipimpin tersebut melalui partisipasi mereka dalam pembuatan keputusan, baik lewat mekanisme perwakilan maupun langsung secara substantif.

D. DEMOKRASI DAN SUASANA DEMOKRATISASI

Sehubungan dengan esensi demokrasi, Budiharjo (1993:50) menyatakan bahwa demokrasi itu mengandung arti rakyat berkuasa atau pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat. Dalam pengertian substantif, demokrasi berarti kedaulatan rakyat dalam membuat keputusan publik, sementara dalam pengertian prosedural, demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat melalui perwakilan. Sementara itu, pada tingkat lebih luas, menurut Mustansyir (1996:139), di dalam demokrasi, pemerintah demokratis mempunyai perhatian yang besar pada aspirasi, kepentingan dan peran rakyat, dan selalu mengedepankan prinsip saling-menghar-gai atau kesamaan antara hak dan kewajiban di antara warga.

Dalam konteks pelaksanaan, prinsip demokrasi dan demokratisasi tersebut tentunya harus bisa diukur agar dapat senantiasa diperbaiki pada masa mendatang. Mengenai hal ini Gaffar (dalam Pramusinto dan Purwanto, 2002:179) menyatakan bahwa hakikat demokrasi dapat dinilai dengan sangat jelas dari perilaku politik para elit pemerintahan apakah sudah didasarkan pada prinsip-prinsip dari sistem demokrasi sesungguhnya atau belum. Beberapa indikator yang dikemukakannya untuk melihat apakah suatu tatanan demokrasi benar-benar sudah diterapkan atau belum antara lain:

  1. Akuntabilitas dari para pemegang jabatan politik atas kehendak yang akan dan telah ditempuhnya kepada rakyat yang memilihnya.
  2. Rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
  3. Rekrutmen politik terbuka untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan.
  4. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur diikuti oleh tiap warga negara yang sudah dewasa, baik untuk memilih ataupun berhak juga untuk dipilih serta bebas untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
  5. Masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar warga negaranya secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta dapat menikmati pers yang bebas.

Beberapa indikator di atas menunjukkan bahwa di tingkat desa, demokrasi akan tumbuh dan proses demokratisasi akan berlangsung bila kepala desa dapat menerapkan model kepemimpinan partisipatif secara sungguh-sungguh sehingga tidak terjadi penguatan orientasi kepemimpinan yang tertutup, pengukuhan kekua-saan yang membabibuta, ada keterbukaan dalam merekrut aparat pemerintahan di bawahnya, menerima pemilihan umum sebagai sarana pelibatan serta keterlibatan warga dalam proses pelaksanaan kepemimpinan, dan memberikan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana mestinya. Model kepemimpinan partisipatif jauh lebih memungkinkan kepala desa untuk menjalankan tugas dan kewajiban, baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun sebagai wakil masyarakat setempat, dalam urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

            Sehubungan dengan pemerintahan desa, kepemimpinan partisipatif sangat penting dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan, baik pada posisi kepala desa sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil masyarakat setempat. Sebagai wakil pemerintah pusat, kepemimpinan partisipatif itu berperan penting untuk menimbulkan motivasi dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pencarian solusi serta pembuatan keputusan yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tingkat masyarakat desa secara optimal. Sementara itu, sebagai wakil masyarakat setempat, kepemimpinan parti-sipatif berperan penting dalam melakukan pemberdayaan atas masyarakat supaya mereka mampu mengambil pengalaman dalam proses-proses pembuatan berbagai keputusan kolektif yang menyangkut kehidupan mereka dan ditujukan untuk per-baikan kesejahteraan hidup mereka sendiri. Intinya, kepemimpinan partisipatif itu diarahkan pada upaya pembangunan masyarakat dalam rangka pemberdayaan atas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara optimal.

Sehubungan dengan pembangunan masyarakat (community development), Soetomo (2010:94) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat adalah proses pembangunan yang memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masya-rakatnya. Di bawah kepemimpinan partisipatif, pembangunan ini bergerak menuju ke suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terha-dap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Dengan adanya kompetensi yang semakin meningkat ini, diharapkan akan semakin banyak timbul pula aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat itu sendiri dengan intervensi pemerintah desa yang sifatnya minimal, tapi proses pembangunan yang dijalankan tetap terarah menuju tujuan kolektif yang sudah ditetapkan bersama.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, menurut Kaloh (2009:48-50), seorang kepala daerah, salah satunya kepala desa, setidaknya memiliki dua kriteria tugas dan kewajiban, yaitu: tugas administratif dan manajer publik. Tugas administratif atau manajerial adalah tugas yang dilakukan kepala daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi jalannya organisasi ke arah pencapaian tujuan. Sementara itu tugas manajer publik adalah menggerakkan partisipasi masyarakat, membimbing, dan membina kehi-dupan masyarakat sehingga masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Pada tingkat desa, kedua tugas tersebut menyatu disandang oleh kepala desa yang dijalankan di bawah fungsi ganda, yaitu sebagai wakil dari pemerintah pusat dan sebagai wakil masyarakat setempat. Semakin tinggi semangat partisipatif di dalam model kepemimpinan yang dijalankannya, semakin mudah pula iklim demokrasi tumbuh di lingkungan desa yang dipimpinnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya demokratisasi di bawah kepemimpinan partisipatif kepala desa cenderung menim-bulkan suasana demokratis, yang ditandai dengan beberapa indikator antara lain: akuntabilitas publik, keterwakilan aspirasi, keterlibatan masyarakat, intensifikasi peran pembangunan masyarakat, dan pemerataan hak-hak politik dasar. Secara keseluruhan, dengan model kepemimpinan partisipatif, idealnya kepala desa dapat memaksimalkan sinergisitas antara pencapaian tujuan pembangunan pada tingkat pemerintahan dan pencapaian tujuan pemberdayaan pada tingkat kemasyarakatan. Jika bisa menerapkan secara tepat, kepala desa selaku pemimpin partisipatif dapat menjalankan ‘pembangunan berbasis-komunitas yang berkelanjutan’ (sustainable community-based development) dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan serta keberdayaan demokratis masyarakat dalam proses pembangunan partisipatif dengan kepemimpinan kepala desa dalam mekanisme pemerintahan yang sudah terdesentralisasi dan terdemokratis

D. KERANGKA BERPIKIR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

 

Dalam kerangka ini, kepala desa dengan kepemimpinan partisipatif mengedepankan tiga aspek yakni; keputusan kolektif, pendelegasian wewenang  dan pemberdayaan. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator untuk mengukur peran dan kualitas kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Peran tersebut dijalankan melalui proses demokratisasi yang diukur dengan keterlibatan masyarakat baik melalui wakilnya maupun secara langsung untuk mewujudkan suasana demokratisasi di tingkat desa. Suasana demokratisasi sebagai dampak dari hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah, pembagunan dan kemasyarakatan yang diukur dari lima aspek yakni akuntabilitas publik, keterwakilan aspirasi, keterlibatan masyarakat, intensifikasi peran pembangunan masyarakat dan pemerataan hak-hak politik dasar. Beberapa indikator diatas menunjukan bahwa ditingkat desa, demokrasi akan tumbuh dan proses demokrasi akan berlangsung bila kepala desa dapat menerapkan model kepemimpinan partisipatif.

 

E. DEFINISI OPERASIONAL DAN INDIKATOR PENELITIAN

      a. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dari konsep-konsep utama yang digunakan di dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1.      Peran Kepemimpinan Kepala Desa adalah peran kepala pemerintahan di tingkat desa yang memenuhi kualitas tertentu dalam mempengaruhi orang dalam organisasi pemerintahan dan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat maupun tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

2.      Kualitas Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa adalah kemampuan kepala desa dalam melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3.      Proses Demokratisasi adalah proses pemerintahan rakyat pada tingkat desa yang dilaksanakan oleh masyarakat di bawah kepemimpinan kepala desa, baik melalui Lembaga Perwakilan Desa atau secara langsung.

4.   Suasana Demokrasi Desa adalah suatu suasana yang ditimbulkan sebagai dampak dari pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan maupun ke-masyarakatan di bawah kepemimpinan partisipatif kepala desa yang ter-wujud melalui proses demokratisasi.

b. Indikator Penelitian

            Untuk mengetahui batasan operasional dari pembahasan yang dilakukan di dalam analisis, maka indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.      Peran Kepemimpinan Kepala Desa. Dalam penelitian ini, analisis tentang peran ini didasarkan pada indikator sebagai berikut:

a.       Keputusan kolektif. Indikator ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang cenderung melibatkan masyarakat dan pembangku kepentingan yang terkait dalam mendiskusikan persoalan tertentu dalam mencapai keputusan bersama.

b.       Delegasi wewenang. Indikator ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang cenderung memberikan otoritas dan tanggung jawab membuat keputusan kepada seseorang atau kelompok yang menjadi pemangku kepentingan di sekitarnya.

c.       Pemberdayaan. Indikator ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang cenderung melibatkan orang-orang yang dipimpinnya melalui program pemberdayaan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber daya yang produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.      Proses Demokratisasi. Dalam penelitian ini, analisis proses demokratisasi dilihat dari indikator demokratisasi perwakilan dan/atau langsung:

a.       Demokratisasi perwakilan. Proses demokratisasi ini dapat dilihat dari pelibatan masyarakat oleh kepala desa ini dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan tingkat desa melalui wakilnya di Lembaga Musyawarah Desa, lembaga adat, atau tokoh masyarakat lainnya.

b.       Demokratisasi langsung. Proses demokratisasi ini dapat dilihat dari pelibatan masyarakat oleh kepala desa ini dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan desa yang didasar-an pada aspirasi, kepentingan dan peran masyarakat secara langsung.

3.      Suasana Demokrasi Desa. Dalam penelitian ini, analisis tentang suasana demokrasi desa dilihat dari lima aspek berikut:

a.       Akuntabilitas publik. Aspek ini dapat dilihat dari berkembangnya tra-disi keterbukaan melalui pertanggungjawaban publik dalam praktek pemerintahan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat desa itu sendiri.

b.       Keterwakilan aspirasi. Aspek ini dapat dilihat dari pemerataan keter-wakilan aspirasi di kalangan sosial-politik yang berbeda, khususnya di posisi-posisi aparatur pemerintahan desa.

c.       Keterlibatan masyarakat. Aspek ini dapat dilihat dari peningkatan pe-ran partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dan pelaksana-an pemerintahan oleh kepala desa.

d.      Intensifikasi peran pembangunan masyarakat. Aspek ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh kepala desa beserta aparatnya.

e.       Pemerataan hak-hak politik dasar. Aspek ini dapat dilihat dari relatif meratanya hak-hak politik dasar dari masyarakat desa, terutama dalam penyampaian pendapat, berkumpul, dan berorganisasi.

 

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah aktivitas rasional dalam mengumpulkan informasi atau data untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian seharusnya dapat dilakukan secara teliti dan cermat, baik dalam menentukan tujuan penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, sehingga dapat diperoleh hasil yang tepat dan akurat. Hal ini karena penelitian hakikatnya adalah wa-hana menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran (Moleong, 1999: 30). Karena itu, diperlukan metode penelitian untuk menjawab masalah penelitian, dan metode penelitian yang digunakan harus tepat dan sesuai masalah penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deksriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia di daerah sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Jadi, penelitan deskriptif kualitatif merupakan upaya mengungkapkan peristiwa atau keadaan subyek/obyek penelitian serta memecahkan permasalahan yang dihadapi di saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana keadaan yang sebenarnya.

Berkaitan dengan tujuan ini, fokus penelitian ini adalah mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam menumbuhkan tradisi demokrasi tingkat desa, serta faktor pendukung maupun penghambat dalam menjalankan peran tersebut.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Casa Bauc, Sub. Distrik Tilomar, Distrik Covalima, Timor Leste.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Data untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a.Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui penelusuran lokasi oleh peneliti ke lokasi penelitian secara langsung, dalam hal ini mengenai praktek kepemimpinan kepala desa dan partisipasi demokrasi pada tingkat desa di obyek penelitian.

b.Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi interpersonal melalui metode tanya-jawab dengan responden sampai tujuan wawancara dapat tercapai. Penelitian ini memakai teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan terstruktur atau menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang terdiri dari daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang dimaksud-kan untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam dari respon-den. Data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya berupa data-data dan tindakan orang yang diwawancarai antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemerintahan Desa (Direcção Nacional da Administração Suco—DNAS), politisi di tingkat lokal dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

  1. Dokumentasi, yaitu dengan menyelidiki aneka dokumen, referensi ilmiah, majalah, jurnal, tesis, catatan, peraturan perundang-undangan, juklak, juk-nis, dan media tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Instrumen Penelitian

            Dalam penelitian ini, instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang langsung mengamati fenomena yang menjadi objek penelitian. Untuk mempermu-dah penelitian, peneliti menggunakan daftar pertanyaan semi-terstruktur sebagai pedoman wawancara, alat pencatat, dan alat perekam berupa tape recorder.

 

5. Teknik Analisa Data

            Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dianalisis melalui tahap berikut sebagai berikut :

  1. Reduksi data

Pada tahap ini, setelah pengumpulan data, peneliti memilah dan memilih data, dengan fokus perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian data, dan tranformasi data sesuai kode data yang telah ditandai sehingga memudahkan dalam proses analisa.

  1. Penyajian data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan informasi yang diperoleh di lapangan dan telah mengalami reduksi data secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang memungkinkan kesimpulan dapat diambil.

  1. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan sesuai tujuan penelitian berdasarkan landasan kuat agar kebenaran verifikasi bisa dipertanggung-jawabkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

 

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

 

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

A. PEMERINTAHAN DESA

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Heywood (2002:26), dalam bahasa Inggris, istilah ‘memerintah’ berasal dari kata ‘govern’ yang berarti ‘mengatur atau mengendalikan orang lain.’ Karena itu, kata ‘pemerintahan’ (government) dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang tertib, dengan ciri utama memiliki kemampuan untuk membuat keputusan kolektif dan kemampuan untuk menjalankannya. Walau bentuk pemerintahan dapat ditemukan di dalam berbagai bentuk, seperti dalam keluarga, sekolah, bisnis, serikat kerja, dan lain sebagainya, istilah ‘pemerintahan’ dalam pengertian politis dipahami lebih mengacu pada apa yang dimaksud sebagai proses-proses formal kelembagaan yang berlangsung pada tingkat nasional untuk mempertahankan ketertiban umum dan memfasilitasi aksi kolektif. Dengan demikian, fungsi inti pemerintahan itu adalah membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan menginterpretasikan undang-undang. Namun demikian, khususnya di dalam sistem presidensiil, pemerintahan mengacu pada apa yang disebut sebagai Pemerintahan (Government), dengan makna yang serupa dengan pengertian Administrasi di ranah eksekutif. Pengertian ini senada dengan pengertian yang dinyatakan Austin (1996:27) bahwa pemerintahan adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang.

Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penye-lenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3). Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintahan demokratis, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat (Udak, 2003:92). Selain itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat          (Ali, 2007:103 ).

 

 

2. Pemerintahan Desa dan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam satu masyarakat biasanya diarahkan pada pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat yang bersangkutan, baik peningkatan kapasitas akibat proses pemberdayaan masyarakat sendiri maupun hasil material atau kesejahteraan fisik (Soetomo, 2010:56). Dalam meningkatkan efektivitasnya, pemerintah idealnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga akhirnya dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjalankan program pembinaan masyarakat desa sebagai proses yang berlangsung di desa dan tak terpisah dari pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan desa terus dipacu menuju modernitas dalam mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi di perkotaan melalui desentralisasi dan demokratisasi.   

Menurut Dwipayana dan Eko (2003:v), desentralisasi memungkinkan ber-langsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan di antara daerah-daerah dengan pemerintah pusat, terutama di tingkat desa. Dalam konteks itu, keterlibatan pemerintah desa dalam pembangunan perlu ditingkatkan dengan menekankan pada peran kepala desa dalam kerjasama dengan masyarakat daerah. Peran ini penting karena keterlibatan tersebut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas maupun program yang dijalankan pemerintah pusat. Karena itu, kepala desa selaku pejabat pemerintah idealnya selalu dapat menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan citra kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, dengan prinsip utama memberdayakan masyarakat itu sendiri, bukan menegakkan kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif otoritarian. Dengan prinsip itu, dominasi peran birokrasi dapat mengalami pergeseran, diganti dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat. Hal ini didasarkan pada paham bahwa pemilik otonomi daerah bukan pemerintah, yang menikmati kekuasaan, kewenangan dan kekayaan, melainkan masyarakat lokal (Eko dan Rozaki, 2005:27).

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis prinsip tata-pengelolaan yang baik (good governance) adalah adanya kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Indikator ini tercapai bila pemerintah dapat membangun mekanisme pemerintahan demokratis yang tanggap pada kebutuhan daerah. Dalam rangka itu, perlu diberi peningkatan tekanan lebih banyak kepada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat pada tingkat lokal, dalam hal ini pemerintahan desa. Melalui proses desentralisasi dan demokratisasi tingkat desa, aparat pemerintah desa dapat menjadi salah satu pemberi pelayanan bagi masyarakat dan idealnya bisa membenahi berbagai aspek dari administrasi, hukum, tata-naskah maupun fisik. Mereka dapat mempersiapkan strategi dan mengembangkan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, murah, dan berkualitas, serta melibatkan adanya partisipasi masyarakat. Karena kinerja seperti itu sangat ditentukan salah satunya oleh responsivitas penyedia pelayanan, maka kinerja aparat pemerintah desa akan berkembang bilamana mereka mau menerima aspirasi dan tuntutan dari berbagai pengguna pelayanan publik tanpa sikap dan perilaku diskriminatif. Mereka harus mengerti dan selalu tanggap terhadap hal-hal yang diinginkan masyarakat, terkait dengan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, tanpa terpengaruhi kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif aparat pemerintah desa sendiri.

Menurut Syuroh (2009:9) upaya perwujudan ke arah tata-kelola yang baik dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan dan dilakukannya upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan, sehingga akhirnya dapat terwujud tata-kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek pemerintah, tata-kelola yang baik dapat dilihat melalui aspek:

  1. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
  2. Kompetensi dan transparansi administratif, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan me-lakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan modal admi-nistratif serta keterbukaan informasi.
  3. Desentralisasi, yang mencakup desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
  4. Perciptaan dasar yang kompetitif, melalui penyempurnaan mekanisme pa-sar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain di sektor swasta deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa di era otonomi daerah. Responsivitas dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi agenda yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pejabat pada tingkat ini, selain dalam upaya menjalankan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pentingnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Harus terjadi kesesuaian antara kepentingan aparat sebagai penyedia pelayanan publik dan aspirasi masyarakat, tanpa tercampuri kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif pejabat itu sendiri. Implikasinya adalah jika masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam berurusan dengan penyedia pelayanan dan berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, maka kualitas penyenggaraan pelayanan publik di desa ini secara keseluruhan akan menjadi baik dan memuaskan.

 

B. KEPEMIMPINAN

1. Pengertian Kepemimpinan

Menurut House et al. (dalam Yukl, 2005:4), kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Rost (dalam Sulistiyani, 2008:13) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikuti (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Se-mentara itu, menurut Kartono (2009:57), kepemimpinan merupakan satu kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Dua definisi tersebut mengacu pada pengertian bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan menuju sasaran bersama karena kepemimpinan ini mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin adalah orang yang mempunyai beberapa kelebihan sebagai bakat yang dibawa sejak lahir dan merupakan kebutuhan dari suatu situasi atau zaman, sehingga orang itu memiliki kekuatan maupun kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing orang lain di bawahnya. Pemimpin mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan dan mau menggerakkan mereka ke arah tujuan tertentu. Namun, tujuan utama pemimpin ini bukanlah pengakuan atau dukungan itu sendiri, melainkan bagaimana mengarah-kan bawahan menuju pencapaian visi dan misi serta tujuan tertentu.

            Ada beberapa kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain (Lee, dalam Salam, 2002:91) sebagai berikut:

1.   Kapasitas bidang kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, fasilitas, keahlian, dan kemampuan menilai.

2.   Prestasi meliputi bidang gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, olahraga.

3.   Tanggung jawab yaitu sifat dan karakteristik pribadi yang mandiri, berini-siatif, tahan, ulet, percaya diri, agresif, punya hasrat unggul.

4.   Partisipasinya dalam arti aktif, punya sosialibitas tinggi, mampu bergaul, koperatif, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor.

 

            Dengan melihat kaitannya dengan bawahan atau tim organisasi, maka bisa dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan konsep relasi, yaitu kepemimpinan hanya muncul di dalam relasi dengan orang lain. Jika tidak ada pengikut, tidak ada pemimpin. Dalam pengertian ini, pemimpin yang efektif harus tahu bagaimana membangkitkan inspirasi dan korelasi dengan pengikutnya. Dalam kepemimpinan sebagai proses, pemimpin melakukan tindakan untuk memperoleh posisi otoritas dalam mendorong orang yang dipimpin dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan ini, diperlukan seni dan kemampuan dari seseorang yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi pihak lain yang dipimpin dengan cara tertentu dan motivasi tertentu sesuai dengan keahliannya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Tanpa kepemimpinan yang baik, komunitas atau organisasi manapun tidak dapat mencapai tujuan kolektif secara optimal.

 

2. Tipologi Kepemimpinan

Dalam bukunya, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Siagian (2003:27-45) menyebutkan lima tipe kepemimpinan, antara lain: tipe kepemimpinan otokratik, paternalistik, karismatik, laisses faire, demokratik.

Pertama, kepemimpinan otokratik. Dilihat dari persepsinya, pemimpin otokratis adalah seseorang yang egois. Egoisme yang besar akan mendorongnya memutarbalikkan kenyataan sebenarnya, sehingga sesuai dengan apa yang ia taf-sirkan secara subyektif sebagai kenyataan. Pemimpin otokratis menerjemahkan disiplin kerja yang tinggi dari bawahan sebagai wujud kesetiaan, padahal disiplin kerja itu didasarkan pada ketakutan, dan bukan kesetiaan.

            Dengan egoisme yang sangat besar, persepsinya berkembang bahwa tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadi sehingga organisasi ia perlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi tersebut. Dengan egoisme tersebut, pemimpin otokratis melihat dirinya sebagai sumber segala sesuatu dalam organisasi, karena kekuasaan tidak perlu dibagi dengan orang lain dalam organisasi, ketergantungan total anggota organisasi mengenai nasibnya bersifat mutlak, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemimpin otokratis biasanya membenarkan segala cara yang ditempuh untuk mencapai pencapain tujuannya. Artinya, tindakan akan dinilai benar apabila tindakan itu mempermudah tercapainya tujuan, dan semua tindakan yang menjadi penghalang akan ia pandang sebagai sesuatu yang tidak baik, menyingkirkannya, bahkan bila perlu dengan tindakan kekerasan.

            Berdasarkan uraian di atas, pemimpin otokratis cenderung menunjukkan berbagai sikap yang menonjolkan kekuatannya, antara lain dalam bentuk:

1.      Kecenderungan memperlakukan bawahannya sama dengan alat-alat dalam organisasi, seperti mesin, dan kurang menghargai harkat dan martabatnya.

2.      Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa peduli dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan.

3.      Pengabaian peran bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan bawahan dituntut melaksanakannya saja.

 

            Sikap semacam itu cenderung terlihat pada pemimpin otokratis, di mana semua kepemimpinan harus berada ditangan mereka, sementara orang lain yang berada di lingkungan elit hanya tunduk tanpa protes.

 

Kedua, kepemimpinan paternalistik. Pemimpin paternalistik banyak terda-pat di lingkungan masyarakat yang tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Popularitas pemimpin paternalistik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

  1. Kuatnya ikatan primordial.
  2. Sistem keluarga luas.
  3. Kehidupan masyarakat yang komunalistik.
  4. Peranan adat-istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
  5. Masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.

 

Persepsi pemimpin paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan or-ganisasi diwarnai oleh harapan anggotanya. Harapan itu pada umumnya berwujud keinginan supaya pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang melin-dungi dan layak dijadikan tempat bertanya dan mendapat petunjuk.

Ketiga, kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik biasanya adalah orang yang dikagumi oleh banyak pengikut, walaupun mereka tidak terlalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang itu dikagumi. Kurangnya pengetahuan untuk menjelaskan kriteria ilmiah tentang kepemimpinan karismatik mendorong orang mengatakan bahwa orang itu mempunyai pengaruh karismatik. Dalam tipe kepemimpinan ini, pengikut pemimpin karismatik tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta gaya yang digunakan oleh pemimpin yang diikutinya. Daya tarik pemimpin karismatik tetap besar bila ia menggunakan gaya demokratis atau partisipatif.

Keempat, kepemimpinan Laissez Faire. Persepsi pemimpin laisses faire tentang peranannya sebagai pemimpin berkisar pada pandangan pribadinya bahwa pada umumnya organisasi dapat berjalan lancar sendiri karena anggota terdiri dari orang dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering melakukan intervensi dalam kehidupan organisasi. Dengan sikap permisif, perilaku pemimpin cenderung mengarah pada tindakan yang memperlakukan bawahan sebagai rekan kerja. Kehadiran pemimpin sangat diperlukan sebagai akibat dari adanya struktur dan hirarki organisasi dan gaya kepemimpinannya ditandai dengan beberapa ciri, antara lain:

1.       Pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif.

2.       Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada para petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatannya secara langsung.

3.       Status quo organisasi tidak terganggu.

4.       Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak ino-vatif dan kreatif diserahkan kepada para anggota organisasi sendiri.

5.       Sepanjang dan selama anggota organisasi menunjukkan perilaku dan pres-tasi kerja yang memadai, intervensi pimpinan dalam perjalanan organisasi berada pada tingkat yang minimum.

Kelima, kepemimpinan demokratik. Pemimpin demokratik biasanya lebih menyadari bahwa organisasi seharusnya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Pemimpin demokratik menyadari bahwa akan timbul kecenderungan di kalangan pejabat lebih rendah dan anggota organisasi untuk melihat peranan satuan kerja di mana mereka berada sebagai peranan yang paling penting, paling strategis, dan paling menentukan keberhasilan dalam mencapai sasaran organisasi. Dalam kondisi tersebut pemimpin demokratik melihat bahwa dalam perbedaan, harus dikembangkan pula kebersamaan supaya proses demokratis itu tetap efektif. Inti dari pola kepemimpinan demokratis adalah bagaimana pemimpin memperlakukan manusia dengan cara manusiawi, dengan melibatkan orang-orang yang dipimpin dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian tujuan melalui pemberdayaan dan partisipasi. Di tingkat desa, menurut Pambudi dkk. (2003, 43), untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, perlu dijalankan tiga prinsip yaitu partisipasi, pertanggungjawaban dan keadilan.

Berdasarkan beberapa jenis kepemimpinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa masing-masing pemimpin memiliki karakteristik dan keunggulan serta ke-kurangan yang berbeda satu sama lain. Dalam praktek, seseorang menjadi pemim-pin karena masyarakatnya pada suatu situasi atau zaman memang memerlukannya menjadi pemimpin, terlepas dari seperti apa jenis kepemimpinan yang dijalankan. Adakalanya tipe kepemimpinan paternalistik sangat tepat untuk suatu masyarakat, tetapi tipe itu sangat tidak tepat untuk masyarakat yang lain. Artinya, keunggulan karakteristik pemimpin terikat oleh ruang dan waktu di mana ia hadir sesuai kebu-tuhan masyarakatnya. Dalam hubungannya dengan pemerintahan desa dan kondisi masyarakat sekarang yang makin modern, tipe kepemimpinan yang lebih disukai adalah kepemimpinan demokratis, di mana kepala desa idealnya menerapkan prinsip partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

 

C. KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DAN DEMOKRATISASI

1. Kepemimpinan Partisipatif

Salah satu wujud nyata kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan partisipatif. Menurut Yukl (2005:8), kepemimpinan partisipatif menyangkut peng-gunaan berbagai macam prosedur keputusan yang memberi orang lain pengaruh tertentu terhadap keputusan pemimpin tersebut. Beberapa istilah yang umumnya ditemukan dalam kepemimpinan partisipatif adalah konsultasi, pengambilan kepu-tusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen yang demo-kratis. Dalam prakteknya, kepemimpinan partisipatif dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi pada dasarnya menawarkan beragam potensi manfaat. Hanya saja, jenis dan besarnya manfaat tersebut bergantung pada siapakah partisipannya, be-rapa banyak pengaruh yang mereka miliki, dan aspek lain dari situasi keputusan. Secara umum, kepemimpinan partisipatif mengedepankan paling tidak tiga aspek, yaitu: keputusan kolektif, delegasi wewenang, dan pemberdayaan.

a.      Keputusan Kolektif

Dengan kepemimpinan partisipatif, pemimpin cenderung mengedepankan   aspek keputusan bersama, di mana ia bertemu dengan para pemangku kepentingan di sekitarnya untuk mendiskusikan persoalan tertentu dan mengambil keputusan terhadapnya secara bersama-sama. Dalam konteks ini, pemimpin tidak memiliki pengaruh tunggal, demikian pula dengan partisipan yang lainnya. Dengan adanya keputusan kolektif, maka kepemimpinan partisipatif cenderung akan membuahkan jenis keputusan dengan kualitas lebih tinggi, penerimaan keputusan lebih tinggi oleh partisipan, kepuasan lebih tinggi atas proses keputusan, dan pengembangan keterampilan pembuatan keputusan di kalangan partisipan (Yukl, 2005:101-102).

Pertama, kualitas keputusan. Dalam kepemimpinan partisipatif, prinsip yang dikedepankan adalah bagaimana dapat melibatkan partisipan di dalam proses pembuatan keputusan supaya keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik di antara keputusan alternatif yang ada. Pemimpin partisipatif berpandangan bahwa melibatkan orang lain dalam pembuatan keputusan lebih mungkin meningkatkan kualitas daripada keputusan saat partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki pemimpin. Dalam keserupaan persepsi di antara pemimpin dan orang yang dipimpin, maka dalam membuat keputusan partisipan cenderung lebih bersedia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi bersama.

Kedua, penerimaan keputusan. Dalam kepemimpinan partisipatif, pemim-pin meyakini bahwa efektivitas kepemimpinannya dipengaruhi oleh optimalitas pelaksanaan tugas bawahan dalam mencapai tujuan bersama dari komunitas atau organisasi. Orang yang memiliki pengaruh lebih besar dalam membuat keputusan cenderung akan mengenali dan memandangnya sebagai keputusan mereka. Rasa kepemilikan ini meningkatkan motivasi mereka untuk menerapkan keputusan itu dengan berhasil. Karena itu, jika keputusan dibuat melalui proses partisipatif yang dianggap sah oleh sebagian besar anggota, maka kelompok tersebut akan mungkin menerapkan tekanan sosial terhadap anggota yang segan untuk menjalankan peran mereka dalam menerapkan keputusan. Dalam konteks itu, pemimpin partisipatif diuntungkan karena pencapaian efektivitas tugas yang dilaksanakan orang yang dipimpinnya didukung banyak partisipan karena mereka sudah sepakat menerima keputusan yang diambil bersama, tidak hanya dijalankan oleh pemimpin sendiri.

Ketiga, kepuasan terhadap proses keputusan. Dalam kepemimpinan parti-sipatif, proses pengambilan keputusan itu lebih penting daripada hasilnya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa kesempatan untuk memperlihatkan pendapat dan pilihan orang sebelum keputusan dibuat (disebut ‘suara’) dapat mempunyai pengaruh menguntungkan tanpa melihat jumlah pengaruh aktual yang dimiliki partisipan terhadap keputusan akhir (disebut ‘pilihan’). Dengan prinsip tersebut, partisipan akan lebih mungkin memiliki persepsi yang lebih besar atas keadilan prosedural dan kepuasan yang lebih kuat atas proses keputusan (Robertson et al., dalam Yukl, 2005:102). Intinya, keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan akan meningkatkan komitmen kepada penerapan keputusan itu sendiri, sehingga efektivitas dari pencapaian tujuan bersama sehubungan dengan solusi yang sudah diambil menjadi jauh lebih optimal.

Keempat, pengembangan keterampilan partisipan. Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin lebih mengedepankan akan makin banyaknya pengalaman partisipan dalam proses pembuatan keputusan ketimbang keputusan itu sendiri. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa pengalaman itu membantu membuat keputusan rumit dapat menghasilkan keterampilan maupun kepercayaan diri yang lebih besar oleh partisipan. Partisipan yang terlibat di dalam semua aspek proses keputusan akan belajar lebih banyak daripada partisipan yang hanya berkontribusi pada satu aspek. Semakin banyak partisipan mampu mengembangkan pengalaman keterampilan membuat keputusan, maka semakin tinggi pula tingkat keterlibatan mereka di dalam proses pembuatan keputusan yang diadakan oleh pemimpin, juga dalam pencapaian tujuan bersama secara optimal.

 

b.      Delegasi Wewenang

Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin cenderung akan memberikan otoritas dan tanggung jawab membuat keputusan kepada seseorang atau kelompok yang merupakan pemangku kepentingan di sekitarnya. Ia biasanya menyebutkan batas di mana pilihan akhir harus berada, dan persetujuan awal mungkin atau tidak mungkin perlu diminta sebelum keputusan itu bisa diimplementasikan. Dalam hal ini, istilah delegasi wewenang umumnya digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk serta tingkatan berbeda mengenai pembagian kekuasaan dengan masing-masing bawahan. Aspek utama pendelegasian meliputi: keragaman dan besarnya tanggung jawab, jumlah kebebasan atau jajaran pilihan yang diperkenalkan dalam memutuskan bagaimana melaksanakan tanggung jawab, kewenangan untuk meng-ambil tindakan dan melaksanakan keputusan tanpa persetujuan terlebih dahulu, frekuensi dan sifat persyaratan pelaporan, serta arus informasi mengenai kinerja (Webber, dalam Yukl, 2005:118).

Dalam bentuknya yang paling umum, delegasi wewenang berhubungan dengan pemberian tugas atau tanggung jawab yang baru dan berbeda pada seorang bawahan. Bila diberikan tugas yang baru, kewenangan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut biasanya juga akan didelegasikan. Hanya saja, terkadang pendelegasian hanya menyangkut spesifikasi wewenang dan kebebasan tambahan untuk pekerjaan dan penugasan yang sama yang telah dilakukan oleh bawahan tersebut. Dalam prakteknya, tingkat pendelegasian yang paling rendah adalah bila seseorang harus menanyakan kepada atasannya tentang apa yang harus dilakukannya bila terjadi masalah atau hal yang luar biasa. Tingkat pendelegasian yang lebih besar terjadi bila seorang bawahan diizinkan untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan, tetapi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebe-lum melaksanakan keputusan tersebut. Pendelegasian yang paling besar terjadi bila bawahan tersebut diizinkan untuk membuat keputusan dan melaksanakannya tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dulu (Yukl, 2005:118-119).

 

c.       Pemberdayaan

Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin cenderung melibatkan orang-orang yang dipimpinnya melalui program pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, pemimpin mampu meningkatkan kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) meme-nuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelapran, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber daya produktif yang memungkinkan mereka bisa meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pemba-ngunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2009:58).

Menurut Yukl (2005, 129), pemberdayaan sangat penting dalam konteks kepemimpinan partisipatif karena mendelegasikan tanggung jawab untuk tugas yang lebih penting tidak akan memberikan kewenangan apabila orang kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar berhasil melaksanakan tugas itu dan merasa khawatir tentang kegagalan. Agar berhasil, pemberdayaan haruslah menjelaskan bagaimana motivasi intrinsik bawahan dapat terpengaruhi oleh sikap dan perilaku kepemimpinan, karakteristik pekerjaan yang diberikan oleh pimpin-an, struktur organisasi yang ditetapkan pimpinan, dan mereka terdorong oleh ke-butuhan serta nilai-nilai mereka sendiri. Karena itu, dalam setiap pemberdayaan harus ada pengertian pemberdayaan psikologis, yang menurut Spreitzer (dalam Yukl, 2005:129) meliputi empat elemen yang mendefinisikan, antara lain:

                    i.      Makna, yaitu kandungan dan konsekuensi dari pekerjaan konsisten dengan

nilai-nilai dan idealisme seseorang.

                  ii.      Determinasi diri, yaitu orang itu memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana dan kapan pekerjaan itu diselesaikan.

                iii.      Kemanjuran diri, yaitu orang itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi mengenai mampu melakukan pekerjaan itu secara efektif.

                iv.      Dampak, yaitu orang itu yakin bahwa sangat mungkin untuk mempunyai dampak penting pada pekerjaan dan lingkungan kerja.

Menurut Parsons (dalam Suharto, 2009:58), sebagai proses, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang-orang menjadi cukup kuat untuk berpar-tisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam hal ini, pemberdayaan menekankan orang mendapat keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Karena sifatnya adalah memberdayakan, maka orang-orang yang diberdayakan adalah orang-orang yang rentan atau lemah, yang meliputi: (a) kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis; (b) kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, dan masyarakat terasing; dan (c) kelompok lemah secara perso-nal, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga. Melalui pembedayaan di bawah kepemimpinan partisipatif, orang-orang yang rentan atau lemah tersebut cenderung akan menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, menurut Yukl (2005, 130), pember-dayaan cenderung akan memiliki konsekuensi yang menguntungkan, antara lain: (a) komitmen tugas yang lebih kuat; (b) inisiatif yang lebih besar dalam menjalan-kan tanggung jawab peran; (c) ketekunan yang lebih besar di hadapan rintangan dan kemunduran sementara; (d) lebih inovatif dan berorientasi pada pembelajaran; (e) optimisme yang lebih kuat tentang keberhasilan akhir dari pekerjaan tersebut; (f) kepuasan yang lebih tinggi; (g) komitmen organisasi yang lebih kuat; dan (8) berkurangnya pergantian karyawan. Pada intinya, pembedayaan di bawah tipe ke-pemimpinan partisipatif cenderung mengarahkan orang-orang yang dipimpin itu untuk lebih berdaya dalam menjalankan wewenang, tanggung jawab, tugas, dan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh pimpinan. Semakin sukses pemberdayaan di bawah kepemimpinan partisipatif, semakin demokratis pula suasana kehidupan orang-orang yang dipimpin tersebut melalui partisipasi mereka dalam pembuatan keputusan, baik lewat mekanisme perwakilan maupun langsung secara substantif.

D. DEMOKRASI DAN SUASANA DEMOKRATISASI

Sehubungan dengan esensi demokrasi, Budiharjo (1993:50) menyatakan bahwa demokrasi itu mengandung arti rakyat berkuasa atau pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat. Dalam pengertian substantif, demokrasi berarti kedaulatan rakyat dalam membuat keputusan publik, sementara dalam pengertian prosedural, demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat melalui perwakilan. Sementara itu, pada tingkat lebih luas, menurut Mustansyir (1996:139), di dalam demokrasi, pemerintah demokratis mempunyai perhatian yang besar pada aspirasi, kepentingan dan peran rakyat, dan selalu mengedepankan prinsip saling-menghar-gai atau kesamaan antara hak dan kewajiban di antara warga.

Dalam konteks pelaksanaan, prinsip demokrasi dan demokratisasi tersebut tentunya harus bisa diukur agar dapat senantiasa diperbaiki pada masa mendatang. Mengenai hal ini Gaffar (dalam Pramusinto dan Purwanto, 2002:179) menyatakan bahwa hakikat demokrasi dapat dinilai dengan sangat jelas dari perilaku politik para elit pemerintahan apakah sudah didasarkan pada prinsip-prinsip dari sistem demokrasi sesungguhnya atau belum. Beberapa indikator yang dikemukakannya untuk melihat apakah suatu tatanan demokrasi benar-benar sudah diterapkan atau belum antara lain:

  1. Akuntabilitas dari para pemegang jabatan politik atas kehendak yang akan dan telah ditempuhnya kepada rakyat yang memilihnya.
  2. Rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
  3. Rekrutmen politik terbuka untuk memungkinkan adanya rotasi kekuasaan.
  4. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur diikuti oleh tiap warga negara yang sudah dewasa, baik untuk memilih ataupun berhak juga untuk dipilih serta bebas untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
  5. Masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar warga negaranya secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta dapat menikmati pers yang bebas.

Beberapa indikator di atas menunjukkan bahwa di tingkat desa, demokrasi akan tumbuh dan proses demokratisasi akan berlangsung bila kepala desa dapat menerapkan model kepemimpinan partisipatif secara sungguh-sungguh sehingga tidak terjadi penguatan orientasi kepemimpinan yang tertutup, pengukuhan kekua-saan yang membabibuta, ada keterbukaan dalam merekrut aparat pemerintahan di bawahnya, menerima pemilihan umum sebagai sarana pelibatan serta keterlibatan warga dalam proses pelaksanaan kepemimpinan, dan memberikan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana mestinya. Model kepemimpinan partisipatif jauh lebih memungkinkan kepala desa untuk menjalankan tugas dan kewajiban, baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun sebagai wakil masyarakat setempat, dalam urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

            Sehubungan dengan pemerintahan desa, kepemimpinan partisipatif sangat penting dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan, baik pada posisi kepala desa sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil masyarakat setempat. Sebagai wakil pemerintah pusat, kepemimpinan partisipatif itu berperan penting untuk menimbulkan motivasi dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pencarian solusi serta pembuatan keputusan yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tingkat masyarakat desa secara optimal. Sementara itu, sebagai wakil masyarakat setempat, kepemimpinan parti-sipatif berperan penting dalam melakukan pemberdayaan atas masyarakat supaya mereka mampu mengambil pengalaman dalam proses-proses pembuatan berbagai keputusan kolektif yang menyangkut kehidupan mereka dan ditujukan untuk per-baikan kesejahteraan hidup mereka sendiri. Intinya, kepemimpinan partisipatif itu diarahkan pada upaya pembangunan masyarakat dalam rangka pemberdayaan atas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara optimal.

Sehubungan dengan pembangunan masyarakat (community development), Soetomo (2010:94) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat adalah proses pembangunan yang memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masya-rakatnya. Di bawah kepemimpinan partisipatif, pembangunan ini bergerak menuju ke suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terha-dap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Dengan adanya kompetensi yang semakin meningkat ini, diharapkan akan semakin banyak timbul pula aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat itu sendiri dengan intervensi pemerintah desa yang sifatnya minimal, tapi proses pembangunan yang dijalankan tetap terarah menuju tujuan kolektif yang sudah ditetapkan bersama.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, menurut Kaloh (2009:48-50), seorang kepala daerah, salah satunya kepala desa, setidaknya memiliki dua kriteria tugas dan kewajiban, yaitu: tugas administratif dan manajer publik. Tugas administratif atau manajerial adalah tugas yang dilakukan kepala daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi jalannya organisasi ke arah pencapaian tujuan. Sementara itu tugas manajer publik adalah menggerakkan partisipasi masyarakat, membimbing, dan membina kehi-dupan masyarakat sehingga masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Pada tingkat desa, kedua tugas tersebut menyatu disandang oleh kepala desa yang dijalankan di bawah fungsi ganda, yaitu sebagai wakil dari pemerintah pusat dan sebagai wakil masyarakat setempat. Semakin tinggi semangat partisipatif di dalam model kepemimpinan yang dijalankannya, semakin mudah pula iklim demokrasi tumbuh di lingkungan desa yang dipimpinnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya demokratisasi di bawah kepemimpinan partisipatif kepala desa cenderung menim-bulkan suasana demokratis, yang ditandai dengan beberapa indikator antara lain: akuntabilitas publik, keterwakilan aspirasi, keterlibatan masyarakat, intensifikasi peran pembangunan masyarakat, dan pemerataan hak-hak politik dasar. Secara keseluruhan, dengan model kepemimpinan partisipatif, idealnya kepala desa dapat memaksimalkan sinergisitas antara pencapaian tujuan pembangunan pada tingkat pemerintahan dan pencapaian tujuan pemberdayaan pada tingkat kemasyarakatan. Jika bisa menerapkan secara tepat, kepala desa selaku pemimpin partisipatif dapat menjalankan ‘pembangunan berbasis-komunitas yang berkelanjutan’ (sustainable community-based development) dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan serta keberdayaan demokratis masyarakat dalam proses pembangunan partisipatif dengan kepemimpinan kepala desa dalam mekanisme pemerintahan yang sudah terdesentralisasi dan terdemokratisasi.

 

 

 

 

D. KERANGKA BERPIKIR

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kerangka ini, kepala desa dengan kepemimpinan partisipatif mengedepankan tiga aspek yakni; keputusan kolektif, pendelegasian wewenang  dan pemberdayaan. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator untuk mengukur peran dan kualitas kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Peran tersebut dijalankan melalui proses demokratisasi yang diukur dengan keterlibatan masyarakat baik melalui wakilnya maupun secara langsung untuk mewujudkan suasana demokratisasi di tingkat desa. Suasana demokratisasi sebagai dampak dari hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah, pembagunan dan kemasyarakatan yang diukur dari lima aspek yakni akuntabilitas publik, keterwakilan aspirasi, keterlibatan masyarakat, intensifikasi peran pembangunan masyarakat dan pemerataan hak-hak politik dasar. Beberapa indikator diatas menunjukan bahwa ditingkat desa, demokrasi akan tumbuh dan proses demokrasi akan berlangsung bila kepala desa dapat menerapkan model kepemimpinan partisipatif.

 

E. DEFINISI OPERASIONAL DAN INDIKATOR PENELITIAN

      a. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dari konsep-konsep utama yang digunakan di dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1.      Peran Kepemimpinan Kepala Desa adalah peran kepala pemerintahan di tingkat desa yang memenuhi kualitas tertentu dalam mempengaruhi orang dalam organisasi pemerintahan dan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat maupun tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

2.      Kualitas Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa adalah kemampuan kepala desa dalam melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3.      Proses Demokratisasi adalah proses pemerintahan rakyat pada tingkat desa yang dilaksanakan oleh masyarakat di bawah kepemimpinan kepala desa, baik melalui Lembaga Perwakilan Desa atau secara langsung.

4.      Suasana Demokrasi Desa adalah suatu suasana yang ditimbulkan sebagai dampak dari pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan maupun ke-masyarakatan di bawah kepemimpinan partisipatif kepala desa yang ter-wujud melalui proses demokratisasi.

b. Indikator Penelitian

            Untuk mengetahui batasan operasional dari pembahasan yang dilakukan di dalam analisis, maka indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.      Peran Kepemimpinan Kepala Desa. Dalam penelitian ini, analisis tentang peran ini didasarkan pada indikator sebagai berikut:

a.       Keputusan kolektif. Indikator ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang cenderung melibatkan masyarakat dan pembangku kepentingan yang terkait dalam mendiskusikan persoalan tertentu dalam mencapai keputusan bersama.

b.       Delegasi wewenang. Indikator ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang cenderung memberikan otoritas dan tanggung jawab membuat keputusan kepada seseorang atau kelompok yang menjadi pemangku kepentingan di sekitarnya.

c.       Pemberdayaan. Indikator ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang cenderung melibatkan orang-orang yang dipimpinnya melalui program pemberdayaan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber daya yang produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.      Proses Demokratisasi. Dalam penelitian ini, analisis proses demokratisasi dilihat dari indikator demokratisasi perwakilan dan/atau langsung:

a.       Demokratisasi perwakilan. Proses demokratisasi ini dapat dilihat dari pelibatan masyarakat oleh kepala desa ini dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan tingkat desa melalui wakilnya di Lembaga Musyawarah Desa, lembaga adat, atau tokoh masyarakat lainnya.

b.       Demokratisasi langsung. Proses demokratisasi ini dapat dilihat dari pelibatan masyarakat oleh kepala desa ini dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan desa yang didasar-an pada aspirasi, kepentingan dan peran masyarakat secara langsung.

3.      Suasana Demokrasi Desa. Dalam penelitian ini, analisis tentang suasana demokrasi desa dilihat dari lima aspek berikut:

a.       Akuntabilitas publik. Aspek ini dapat dilihat dari berkembangnya tra-disi keterbukaan melalui pertanggungjawaban publik dalam praktek pemerintahan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat desa itu sendiri.

b.       Keterwakilan aspirasi. Aspek ini dapat dilihat dari pemerataan keter-wakilan aspirasi di kalangan sosial-politik yang berbeda, khususnya di posisi-posisi aparatur pemerintahan desa.

c.       Keterlibatan masyarakat. Aspek ini dapat dilihat dari peningkatan pe-ran partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dan pelaksana-an pemerintahan oleh kepala desa.

d.      Intensifikasi peran pembangunan masyarakat. Aspek ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh kepala desa beserta aparatnya.

e.       Pemerataan hak-hak politik dasar. Aspek ini dapat dilihat dari relatif meratanya hak-hak politik dasar dari masyarakat desa, terutama dalam penyampaian pendapat, berkumpul, dan berorganisasi.

 

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah aktivitas rasional dalam mengumpulkan informasi atau data untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian seharusnya dapat dilakukan secara teliti dan cermat, baik dalam menentukan tujuan penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, sehingga dapat diperoleh hasil yang tepat dan akurat. Hal ini karena penelitian hakikatnya adalah wa-hana menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran (Moleong, 1999: 30). Karena itu, diperlukan metode penelitian untuk menjawab masalah penelitian, dan metode penelitian yang digunakan harus tepat dan sesuai masalah penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deksriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia di daerah sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Jadi, penelitan deskriptif kualitatif merupakan upaya mengungkapkan peristiwa atau keadaan subyek/obyek penelitian serta memecahkan permasalahan yang dihadapi di saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana keadaan yang sebenarnya.

Berkaitan dengan tujuan ini, fokus penelitian ini adalah mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam menumbuhkan tradisi demokrasi tingkat desa, serta faktor pendukung maupun penghambat dalam menjalankan peran tersebut.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Casa Bauc, Sub. Distrik Tilomar, Distrik Covalima, Timor Leste.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Data untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a.     Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui penelusuran lokasi oleh peneliti ke lokasi penelitian secara langsung, dalam hal ini mengenai praktek kepemimpinan kepala desa dan partisipasi demokrasi pada tingkat desa di obyek penelitian.

b.   Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi interpersonal melalui metode tanya-jawab dengan responden sampai tujuan wawancara dapat tercapai. Penelitian ini memakai teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan terstruktur atau menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang terdiri dari daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang dimaksud-kan untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam dari respon-den. Data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya berupa data-data dan tindakan orang yang diwawancarai antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemerintahan Desa (Direcção Nacional da Administração Suco—DNAS), politisi di tingkat lokal dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

  1. Dokumentasi, yaitu dengan menyelidiki aneka dokumen, referensi ilmiah, majalah, jurnal, tesis, catatan, peraturan perundang-undangan, juklak, juk-nis, dan media tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Instrumen Penelitian

            Dalam penelitian ini, instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang langsung mengamati fenomena yang menjadi objek penelitian. Untuk mempermu-dah penelitian, peneliti menggunakan daftar pertanyaan semi-terstruktur sebagai pedoman wawancara, alat pencatat, dan alat perekam berupa tape recorder.

 

5. Teknik Analisa Data

            Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dianalisis melalui tahap berikut sebagai berikut :

 

  1. Reduksi data

Pada tahap ini, setelah pengumpulan data, peneliti memilah dan memilih data, dengan fokus perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian data, dan tranformasi data sesuai kode data yang telah ditandai sehingga memudahkan dalam proses analisa.

  1. Penyajian data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan informasi yang diperoleh di lapangan dan telah mengalami reduksi data secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang memungkinkan kesimpulan dapat diambil.

  1. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan sesuai tujuan penelitian berdasarkan landasan kuat agar kebenaran verifikasi bisa dipertanggung-jawabkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s